Indonesia Akan Kantongi 261 Juta Dosis Vaksin Covid-19 hingga Desember – Nasional – lagikepo.com – LAGIKEPO



LAGIKEPO |

Indonesia terus menambah pasokan vaksin  Covid-19  untuk menggenjot  program vaksinasi sebanyak 2 juta dosis per hari. Juru Bicara Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan Indonesia akan memiliki sebanyak 261 juta dosis vaksin COVID-19 hingga Desember 2021 sebagai bagian dari upaya percepatan vaksinasi.

 

“Sampai dengan Desember 2021 mendatang akan ada sebanyak 261 juta dosis,” tutur Wiku dalam konferensi pers virtual, Selasa (17/8).

 

Wiku memastikan jumlah pasokan vaksin akan terus bertambah mengingat pemerintah masih berupaya meningkatkan pasokan vaksin melalui perjanjian multilateral ataupun bilateral.

 

Pemerintah berharap bisa memberikan vaksinasi kepada 100 juta orang hingga akhir Agustus. Hingga Selasa (17/8), sebanyak 54,98 juta orang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 29,16 juta sudah memperoleh suntikan dosis kedua. Total target sasaran vaksinasi mencapai 208, 27 juta orang.

Pada Senin (16/8), Indonesia kembali kedatangan vaksin Covid-19 merek Sinovac sebanyak 5 juta dosis. Dengan adanya tambahan pasokan vaksin tersebut maka secara keseluruhan Indonesia telah mengamankan 190 juta dosis vaksin baik berupa bulk maupun jadi.

Pasokan vaksin di Indonesia didominasi Sinovac dengan rincian 144,7 juta dalam bentuk bahan baku atau bulk dan 13 juta dosis dalam bentuk vaksin jadi. Selain Sinovac, Indonesia juga sudah mendatangkan vaksin AstraZeneca sebanyak 16,12 juta  (jadi), Sinopharm sekitar 8,25 juta (jadi), Moderna sebanyak sebanyak 8 juta (jadi).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Senin (2/8) mengatakan, hingga akhir tahun, Indonesia akan kedatangan 258,6 juta dosis vaksin corona. Rinciannya adalah sebanyak, 72,5 juta akan tiba bulan Agustus, 70,8 juta dosis pada September,  40,68 juta dosis, pada Oktober, November 35,8 juta dosis, dan Desember 38,6 juta dosis. 

Selain diperoleh dengan cara membeli, Indonesia mendapatkan bantuan vaksin dari sejumlah negara seperti dari Amerika Serikat, Inggris,  dan Australia. Amerika Serikat mengirim vaksin Moderna sebanyak 3,5 juta dosis. Inggris akan menyumbang 600 ribu dosis vaksin Oxford-AstraZeneca kepada Indonesia. Sementara itu, Australia menyumbang 2,5 juta dosis vaksin AstraZeneca.

Sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pembentukan herd immunity, pemerintah juga memperluas sasaran vaksinasi termasuk kepada kalangan usia 12-17 tahun dan ibu menyusui. Pemerintah juga akan mempercepat vaksinasi kepada komunitas disabilitas.

Hingga akhir Juli 2021, sebanyak 20 ribu difabel, dari total 38 juta  populasi kaum difabel di Indonesia, telah divaksinasi. Pemerintah terus menggenjot laju vaksinasi dan telah memasang target sebanyak 564 ribu difabel untuk divaksinasi hingga akhir tahun ini.

 Pemerintah juga menggunakan persyaratan kartu vaksin bagi mereka yang ingin berbelanja ke mal, masuk ke tempat pariwisata,  makan di restoran, melakukan perjalanan, dan ke tempat publik lainnya. Langkah ini diharapkan semakin meningkatkan animo masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi.

2021-08-17 12:25:00

Source link

Banyak Warga Enggan Vaksinasi, Pemerintah Diminta Benahi Komunikasi – Nasional – lagikepo.com – LAGIKEPO



LAGIKEPO |

Ahli wabah meminta pemerintah menggencarkan promosi vaksin Covid-19 serta lebih transparan dalam komunikasi. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap keberhasilan program vaksinasi.

Sebelumya Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan masih ada tiga juta warga Ibu Kota enggan menjalani vaksinasi Covid-19. Oleh sebab itu, epidemiolog  dari Griffith University Dicky Budiman berharap pemerintah bisa memberikan komunikasi yang tepat agar warga mau menerima suntikan kekebalan. 

“Sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengomunikasikan manfaat vaksinasi, dan memberikan vaksin dengan aman dan efektif” kata Dicky kepada – lagikepo.com, Minggu (15/8).

Dicky mengatakan hingga saat ini masih ada pandangan anti-vaksin di tengah masyarakat.  Meski jumlahnya tak banyak, di banyak negara kelompok ini mampu menciptakan keraguan dan akan mempengaruhi keberhasilan vaksinasi.

Oleh sebab itu selain membenahi komunikasi, pemerintah perlu menjaga kepercayaan masyarakat. Beberapa yang bisa menjadi perbaikan antara lain kebijakan terkait pengadaan, distribusi, serta kemudahan dalam administrasi vaksin.

Tak hanya itu, kerja sama pemerintah pusat dan daerah penting untuk menjaga kepercayaan publik.  Terakhir itu, pemerintah harus mengajak masyarakat  aktif ikut serta dalam kampanye vaksinasi.

Berdasarkan data corona.jakarta.go.id, penerima vaksin dosis pertama dengan KTP Jakarta mencapai 5,3 juta orang. Ini berarti diperkirakan masih terdapat 2,6 juta orang yang belum di vaksin.

“Dari 9 juta warga yang sudah kami suntik, ternyata yang berdomisili atau ber-KTP DKI Jakarta baru sekitar 5 juta, masih ada (hampir) 3 juta warga DKI yang belum berkenan dilakukan vaksinasi,” kata Widyastuti dalam webinar yang disiarkan di YouTube LRT Jakarta, Jumat (13/8).

Pihaknya akan berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin yang diberikan. “Kami titipkan, kami mohon kepada Bapak-Ibu sekalian melalui berbagai media, berbagai komunikasi, mohon titip untuk bisa mengajak (warga), ”ujarnya.

Dari data Kementerian Kesehatan hingga Minggu (15/8), sudah ada 53.688.122 penduduk RI yang mendapatkan vaksin Covid-19 dosis pertama. Sedangkan 28.112.285 telah mendapatkan vaksin dosis pertama. 

 Penyumbang bahan: Dhia Al Fajr (magang)

2021-08-15 14:00:00

Source link

Wajib Kartu Vaksin Covid-19 di Fasilitas Publik – Infografik – lagikepo.com – LAGIKEPO



LAGIKEPO |

Pemerintah mulai mewajibkan sertifikat vaksin Covid-19 bagi pekerja dan masyarakat yang ingin mengakses fasilitas publik. Misalnya, di DKI Jakarta yang memberlakukan aturan ini di transportasi umum, pasar tradisional dan supermarket, restoran dan tempat makan, mal dan pusat belanja, serta hotel.

Kemudian, pemerintah DI Yogyakarta juga akan menerapkan kewajiban sertifikat vaksin di kawasan Malioboro. Aturan ini selanjutnya akan diterapkan di kawasan wisata lain di provinsi tersebut. (Baca: Hewan-hewan yang Turut Tertular Corona)

Masyarakat dapat mengunduh sertifikat vaksin Covid-19 di aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penduduk Ibu Kota juga bisa mengunduh sertifikat itu di aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

Meski begitu, aturan sertifikat vaksin perlu diimbangi dengan akses terhadap vaksin yang lebih memadai. Pemerintah harus menjamin ketersediaan dan distribusi vaksin sehingga masyarakat pun semakin mudah menjangkaunya. Misalnya, secara on the spot di fasilitas publik atau di semua layanan kesehatan. (baca: Rapor Kepatuhan Protokol Kesehatan saat PPKM)

Selain itu, sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun (3M) efektif mencegah penularan virus corona. 

Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan

2021-08-14 05:01:00

Source link

Jangan Keliru, Masuk Tempat Ibadah tidak Perlu Syarat Vaksin! – LAGIKEPO



LAGIKEPO |

Jakarta, CNBC Indonesia – Juru Bicara Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menegaskan syarat sudah vaksin Covid-19 tidak diperlukan untuk masuk ke tempat ibadah. Penegasan Jodi menjawab kebingungan masyarakat mengenai peraturan terkait tempat ibadah.

“Syarat vaksin yang dimaksud oleh Menko Luhut adalah untuk masuk ke dalam mal bukan ke tempat ibadah,” katanya seperti dikutip dari siaran pers pada, Jumat (13/8/2021).

Dalam opsi perpanjangan PPKM yang dilakukan mulai 10 Agustus, terdapat peta jalan yang memiliki penyesuaian dan akan diujicobakan dalam berbagai sektor. Dua di antaranya adalah tempat ibadah dan mal atau pusat perbelanjaan.

Kapasitas maksimum untuk kedua tempat tersebut adalah 25% agar dapat membatasi kerumunan yang terjadi. Namun, untuk syarat vaksinasi hanya pusat perbelanjaan yang terikat aturan ini, sementara tempat ibadah tidak.

“Sesuai Inmendagri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2, penyesuaian tempat ibadah di wilayah PPKM Level 4 diatur dengan kapasitas maksimum 25% atau maksimal 20 orang,” jelasnya.

Sementara itu untuk masuk ke dalam mal, pengunjung memang harus sudah mendapatkan vaksin Covid-19 minimal dosis pertama. Pengunjung juga wajib mengunduh aplikasi Peduli Lindungi untuk scan QR sebagai pendataan atau langkah tracing.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)



2021-08-13 07:10:00

Source link