Presiden AS Didesak Blokir TikTok, karena Saham Induknya Dibeli Cina – Teknologi – lagikepo.com – LAGIKEPO



LAGIKEPO |

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden didesak untuk memblokir TikTok. Ini karena saham induk TikTok, ByteDance dibeli oleh pemerintah Cina.

Pemerintah Cina mengakuisisi 1% saham di induk TikTok. Selain itu, menduduki satu dari tiga kursi di dewan direksi ByteDance.

Senator Republik Marco Rubio mendesak Joe Biden untuk memblokir aplikasi video pendek itu di Amerika. “Agresivitas Beijing memperjelas bahwa rezim melihat TikTok sebagai perpanjangan dari negara dan partai (komunis Tiongkok) dan AS perlu memperlakukannya seperti itu,” kata dia dalam pernyataan dikutip dari Reuters, Rabu (18/8).

Ia juga menilai, Biden perlu menetapkan kerangka standar yang harus dipenuhi sebelum aplikasi berbasis asing diizinkan beroperasi di jaringan dan perangkat telekomunikasi di Amerika. Ini khususnya untuk platform yang dianggap berisiko tinggi.

Apalagi pengguna TikTok di AS merupakan yang tersebar kedua, sebagaimana Databoks berikut:

Departemen Perdagangan AS pun melakukan peninjauan, atas perintah Biden tentang masalah keamanan yang ditimbulkan oleh TikTok dan aplikasi berbasis asing lainnya. Namun, perwakilan departemen enggan berkomentar mengenai permintaan Rubio.

Sedangkan TikTok menyampaikan bahwa perusahaan dipimpin oleh tim eksekutif di AS dan Singapura. “Anak usaha ByteDance Ltd. yang berbasis di Cina, yang dirujuk, tidak memiliki kepemilikan TikTok,” kata perusahaan.

Selain TikTok, ByteDance memegang beberapa lisensi aplikasi seperti TikTok, Douyin, TikTok dan agregator berita Toutiao. Raksasa teknologi asal Tiongkok ini menjual 1% saham ke WangTouZhongWen Technology pada 30 April.

WangTouZhongWen Technology dimiliki oleh tiga entitas negara Cina. Salah satunya, pengawas internet utama di Negeri Panda, Cyberspace Administration of China (CAC).

Perwakilan ByteDance mengatakan Beijing ByteDance Technology hanya berhubungan dengan beberapa platform video dan informasi di pasar Cina. “Memegang beberapa lisensi yang mereka perlukan untuk beroperasi di bawah hukum setempat,” katanya.

Sedangkan juru bicara TikTok Hilary McQuaide enggan mengomentari penjualan saham ByteDance. “Ini khusus untuk platform pasar China ByteDance dan tidak relevan terhadap TikTok,” kata dia kepada The Washington Post.

Sebelumnya, mantan presiden AS Donald Trump berusaha melarang TikTok melalui perintah eksekutif pada 2020. Saat itu, ia mengatakan bahwa larangan ini bertujuan melindungi keamanan nasional dan mencegah pemerintah Cina mengeksploitasi aplikasi untuk mengumpulkan data pengguna atau menyebarkan propaganda.

Pada Juni, Presiden Joe Biden mencabut perintah itu. Ia menggantinya dengan proses untuk meneliti apakah aplikasi yang dikendalikan oleh musuh asing menimbulkan risiko bagi keamanan nasional atau terhadap data pribadi sensitif warga Amerika.

Saat itu, pejabat senior administrasi Biden mengatakan bahwa mereka tetap khawatir tentang risiko yang ditimbulkan oleh aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan Cina. Namun ingin membangun proses yang lebih kuat untuk meninjaunya.

Mereka mencatat bahwa perintah larangan administrasi Trump menghadapi beberapa tantangan pengadilan. Ini menyebabkan hakim memblokir sementara perintah larangan tersebut.

Meski begitu, Direktur Pusat Kebijakan Sains dan Teknologi Universitas Duke Matt Perault mengatakan, dia tidak berpikir bahwa akuisisi saham anak usaha ByteDance oleh pemerintah Cina harus mengubah penilaian keamanan nasional AS tentang TikTok.

Namun dia mengakui bahwa pejabat Partai Republik dan Demokrat menyatakan keprihatinan tentang TikTok. “Pengawasan dan skeptisisme tentang perusahaan-perusahaan Cina yang beroperasi di AS adalah masalah bipartisan. Kedua pihak tampaknya berupaya untuk menunjukkan siapa yang dapat mengambil sikap lebih keras terhadap Cina,” katanya.

“Atmosfer di sekitar masalah ini lebih banyak tentang risiko potensial dan lebih sedikit tentang risiko aktual yang ditunjukkan,” ujar Perault.

2021-08-18 05:31:00

Source link

Setelah Alibaba, Cina Incar Pengembang Gim Online – Teknologi – lagikepo.com – LAGIKEPO



LAGIKEPO |

Alibaba menjadi salah satu perusahaan yang beberapa kali didenda oleh Tiongkok terkait monopoli, sejak akhir tahun lalu. Kini, pemerintah Cina mengincar pengembang gim online seperti Tencent dan induk TikTok, ByteDance.

Regulator Cina berencana memperkuat pemeriksaan terhadap pengembangan game online. Selain itu, “memiliki ‘toleransi nol’ terhadap mereka yang mendistorsi sejarah,” kata National Radio (CNR) dalam kolom komentar di situs dikutip dari Reuters, akhir pekan lalu (14/8).

Itu merupakan pernyataan baru dari serangkaian artikel kritis terkait regulasi di bidang teknologi, khususnya game online di Tiongkok. Salah satu berita yang tayang di media pemerintah bulan ini menyebut, bahwa gim online menjadi ‘candu spiritual’.

Artikel itu melaporkan bahwa anak-anak kecanduan bermain game online dan mendesak pembatasan yang lebih ketat. Ini membuat saham pengembang PUBG, Tencent Holdings Ltd dan perusahaan video game lainnya tergelincir.

Tencent pun segera mengumumkan peraturan baru bermain gim populer buatannya, yaitu Honor of Kings. Waktu bermain anak-anak dibatasi.

Artikel lainnya menyebutkan usulan penghapusan keringanan pajak bagi industri game online.

CNR mengatakan, game online yang mendistorsi sejarah dapat menyesatkan kaum muda. Lembaga ini mengutip salah satu contoh gim di mana jenderal Tiongkok dan pahlawan nasional di Dinasti Song, Yue Fei digambarkan sebagai capitulator.

Regulator Cina telah menekan berbagai sektor mulai dari properti hingga teknologi. Alibaba misalnya, diselidiki oleh Beijing terkait dugaan monopoli sejak akhir tahun lalu. Tepatnya, setelah aturan antimonopoli yang baru dirilis pada November 2020.

Pengembang aplikasi pendidikan Zuoyebang yang didanai oleh Alibaba didenda 2,5 juta yuan atau US$ 389 ribu (Rp 5 miliar). Nasib serupa dialami oleh Yuanfudao yang didukung Tencent.

Badan Regulasi Pasar Tiongkok (SAMR) juga mendenda anak usaha Alibaba di bidang kebutuhan pokok Nice Tuan dan Shixianghui dari Tencent. Ini karena menerapkan skema pembelian berbasis komunitas dengan metode harga yang salah atau menyesatkan.

Akhir tahun lalu, SAMR juga mendenda Alibaba 500 ribu yuan atau Rp 1 miliar, karena meningkatkan kepemilikan saham di perusahaan retail modern Intime Retail Group Co pada 2017. “Perusahaan tidak meminta persetujuan kepada otoritas,” demikian dikutip dari Bloomberg, tahun lalu (14/12/2020).

Sedangkan unit bisnis e-book Tencent, China Literature didenda Rp 1 miliar. Ini karena tidak melaporkan akuisisi studio film New Classics Media pada 2018.

2021-08-16 08:09:00

Source link