Pemerintah Prediksi Investasi Tumbuh 6% Tahun Ini, Efek PPKM Minim – Makro – lagikepo.com – LAGIKEPO



LAGIKEPO |

Pemerintah optimistis realisasi investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mampu tumbuh 4,7% hingga 6,1%. Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat dan PPKM Level 4 yang sudah dilaksanakan hampir dua bulan terakhir dipastikan tidak memberi dampak yang signifikan pada kinerja investasi.

“Aktivitas investasi diprediksi mampu terus terjaga di masa PPKM, khususnya aktivitas konstruksi bangunan  dengan protokol kesehatan yang memadai,” demikian tertulis dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2022 seperti dikutip Katadata, Rabu (18/8).

Pertumbuhan investasi tahun ini juga akan lebih tinggi dari rata-rata tahun 2017 hingga 2020 sebesar 3,1%, dengan distribusi rata-rata 32,6% terhadap nilai produk domestik bruto (PDB).

Jika outlook tahun ini benar-benar tercapai, maka pertumbuhannya sudah kembali ke level sebelum pandemi. Pertumbuhan investasi tahun 2019 sebesar 4,5% sementara tahun lalu terkontraksi 4,9%. Namun masih lebih rendah dari realisasi tahun 2018 sebesar 6,7% dan 2017 yang tumbuh 6,2%.

Realisasi investasi mayoritas ditopang oleh sub-komponen bangunan yang juga memiliki keterkaitan erat dengan sejumlah proyek infrastruktur. Kontribusi investasi di sektor bangunan diperkirakan mencapai lebih dari 70% terhadap realisasi investasi tahun ini.

Pemerintah mencatat, keberlanjutan aktivitas pembangunan fisik menjadi pendorong utama penguatan kinerja investasi tahun ini. Hal ini terlihat dari tingkat impor besi dan baja yang tumbuh positif sejak awal tahun. Badan Pusat Statistik mencatat, impor besi dan baja sepanjang Januari-Juni 2021 Rp 5.361,8 triliun, naik 51% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 3.546,6 triliun.

Sementara itu, investasi diprediksi akan tumbuh di kisaran 5,6% hingga 7% pada tahun depan. Peningkatan  kinerja investasi didorong oleh perbaikan daya tarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri alias foreign direct investment (FDI). 

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan, realisasi investasi pada paruh pertama tahun ini tercatat sebesar Rp 442,8 triliun, naik 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Capaian Rp 442,8 triliun ini 49,2% dari target yang mencapai Rp 900 triliun pada tahun ini. Harus kami akui di kuartal ketiga ini, pekerjaannya ekstra ketat karena ada dampak PPKM di Juli-Agustus,” Kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers virtual akhir bulan lalu.

Bahlil menyebut penanaman modal asing (PMA) menjadi pendorong pertumbuhan signifikan investasi sepanjang Januari hingga Juni 2021. Nilai PMA semester I 2021 sebesar Rp 228,5 triliun, mengalami kenaikan 16,8% dari tahun lalu.

Sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 214,3 triliun mengalami pertumbuhan 3,5%. Dengan demikian secara komposisi, PMA mengambil porsi 51,66% sedangkan PMDN sebesar 48,3%. Kondisi ini kata Bahlil berkebalikan dengan realisasi tahun lalu yang mana masih didominasi oleh PMDN.

Berdasarkan sektor usaha, realisasi investasi tersebar di sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran; industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya; transportasi, gudang dan telekomunikasi; listrik, gas dan air; serta industri makanan.

2021-08-18 03:30:00

Source link

Luhut Targetkan Data Kematian Kembali Masuk Indikator PPKM Pekan Depan – Nasional – lagikepo.com – LAGIKEPO



LAGIKEPO |

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan indikator angka kematian pasien Covid-19 dalam penilaian perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Levl 1 sampai 4 akan digunakan lagi pekan depan. Saat ini pemerintah sedang memperbaiki  data tersebut. 

Sebelumnya Pemerintah menghapus sementara data kematian akibat Covid-19 dari indikator level  PPKM lantaran sedang perlu diperbaiki. Hal tersebut lantaran ternyata data yang ada tidak akurat karena tidak menunjukkan angka yang benar pada tanggal rilisnya.

“Dalam satu sampai dua pekan ke depan data dan pelaporan ini selesai sehingga indikator kematian akan masuk assesment level PPKM,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (16/8).

 

Luhut sekaligus menepis anggapan pemerintah menghapus indikator kematian dalam penilaian PPKM. Dia mencontohkan, ada satu kota di wilayah Jawa dan Bali yang mengalami lonjakan pasien meninggal 77%  pada 10 Agustus lalu.

“Ternyata angka kematian tersebut berasal dari bulan Juli dan bulan-bulan sebelumnya,” ujarnya.

Dia juga memerintahkan pemerintah daerah untuk membuat pusat isolasi khusus, tempat vaksinasi prioritas, dan rumah sakit rujukan Covid-19 bagi ibu hamil. Kebutuhan ini mendesak demi mengurangi angka kematian pada ibu hamil.

Pemerintah telah memperpanjang PPKM Level 4 di Jawa dan Bali hingga 23 Agustus mendatang.  Luhut mengatakan keputusan perpanjangan merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo setelah mengevaluasi angka penularan Covid-19 sepekan belakangan.

Luhut beralasan dalam pelaksanaan PPKM sepekan terakhir, kasus positif corona turun 76%, lebih besar dari pekan lalu yakni 59%. Selain itu angka pasien sembuh, kematian, positivity rate di Jawa dan Bali mulai menurun. “Kasus aktif juga telah turun 53% dari puncaknya 15 Juli lalu,” kata Luhut.

Adapun Kementerian Kesehatan melaporkan lonjakan kasus positif corona hari ini mencapai 17.384 orang atau terendah sejak akhir Juni 2021. Sedangkan angka kematian bertambah  1.245 orang, meningkat dari 1.222 pada hari Minggu (15/8).  

 

2021-08-16 15:21:00

Source link

Perpanjangan PPKM, Perusahaan Orientasi Ekspor Uji Coba Operasi 100% – Nasional – lagikepo.com – LAGIKEPO



LAGIKEPO |

Pemerintah terus melonggarkan kegiatan dalam perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Jawa Bali hingga 23 Agustus mendatang. Salah satunya adalah akan ada uji coba perusahaan orientasi ekspor dan domestik beroperasi 100% dengan sif 2 kali. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan daftar perusahaan tersebut akan ditentukan oleh Kementerian Perindustrian. Sedangkan total karyawan yang mengikuti uji coba ini mencapai 390 ribu orang.

“Perusahaan tersebut wajib menggunakan aplikasi Pedulilindungi untuk screening terhadap karyawan dan non karyawan yang masuk lokasi pabrik,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (16/8).

 Dalam aturan PPKM sebelumnya, perusahaan orientasi ekspor masuk dalam sektor esensial. Ini artinya mereka bisa beroperasi dengan bukti Pemberitahuan Ekspor Barang dan dibatasi 50% staf pada pelayanan serta 25% untuk pendukung administrasi perkantoran

Selain itu mal di wilayah PPKM Level 3 dan 4 bisa beroperasi hingga 50%. Pada PPKM pekan lalu, kapasitas mal di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang direlaksasi menjadi 25 % pada pekan lalu.

“Dine in kapasitasnya 25% atau dua orang per meja pada pusat perbelanjaan di wilayah Level 3 dan 4,” kata Luhut.

Tak hanya pusat perbelanjaan, pemerintah meningkatkan kapasitas tempat peribadatan menjadi 50% hingga pekan depan. Mereka juga membolehkan olahraga outdooor dengan protokol kesehatan yang ketat. “Evaluasi kami lakukan tiap minggu,” katanya.

Sebelumnya ahli wabah dari Universitas Indonesia dr. Iwan Ariawan mengatakan salah satu usulan yang dibawa dalam rapat perpanjangan PPKM adalah kemungkinan adanya relaksasi terutama industri non esensial dan kritikal di beberapa lokasi.

Iwan yang mengikuti rapat pembahasan PPKM Jawa Bali ini mengatakan usulan tersebut sebenarnya telah diangkat sejak dua pekan lalu, namun baru akan dibahas saat ini. “Baru mau dibahas (rapat) siang ini karena sebelumnya harus uji coba (relaksasi) mal dulu,” kata Iwan kepada – lagikepo.com, Senin (16/8).

Sektor industri esensial meliputi keuangan,  pasar modal, teknologi informasi, perhotelan non karantina, serta orientasi ekspor dengan bukti Pemberitahuan Ekspor Barang. Adapun sektor kritikal antara lain kesehatan, energi, penanganan bencana, logistik, pupuk, semen, konstruksi, hingga utilitas dasar seperti air, listrik, dan sampah.

Sektor esensial bisa beroperasi 50% staf pada pelayanan dan 25% untuk pendukung administrasi perkantoran. Sedangkan sektor kritikal bisa beroperasi penuh dan hanya 25% untuk mereka yang mendukung administrasi kegiatan kantor.

 

2021-08-16 14:29:00

Source link

Kemenkes Targetkan Perbaikan Data Kematian Covid-19 Rampung Tiga Pekan – Nasional – lagikepo.com – LAGIKEPO



LAGIKEPO |

Pemerintah menghapus sementara data kematian akibat Covid-19 dari indikator level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM lantaran sedang melakukan perbaikan. Kementerian Kesehatan berharap, perbaikan data rampung dalam tiga minggu.

Langkah ini pemerintah lakukan di seluruh provinsi. ”Tiga minggu diharapkan rampung ya, maksimal,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi kepada – lagikepo.com, Jumat (13/8).

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan akan melakukan perbaikan data tersebut. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander K Ginting mengatakan, akan menunggu perbaikan data kematian hingga periode PPKM selesai.

Sebagai informasi, PPKM Level 4 Jawa-Bali saat ini sampai dengan 16 Agustus 2021. Luar Jawa-Bali sampai dengan 23 Agustus. “Nah, kami tunggu setelah periode ini,” ujar dia.

Kematian Covid-19 Indonesia telah mencapai 113.664 jiwa hingga 12 Agustus 2021. Kematian ini bertambah 1.466 jiwa sehari sebelumnya. 

Angka tersebut membawa Indonesia sebagai negara dengan kematian kedua tertinggi Asia pada 13 Agustus 2021. Peringkat pertama masih diduduki oleh India dengan total kasus sebanyak 430.285 jiwa, seperti terlihat pada Databoks di bawah ini. 

Simpang Siur Data Kematian Covid-19

Dalam kurun waktu tiga pekan terakhir, Kementerian Kesehatan merilis angka kematian akibat Covid-19 yang cenderung tinggi. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi penyumbang angka kematian paling besar.

Namun, ternyata data tersebut tidak akurat karena tidak menunjukkan angka yang benar pada tanggal rilisnya. Tenaga Ahli Kementerian Kesehatan Panji Fortuna Hadisoemarto mengatakan analisis data National All Record (NAR) Kementerian Kesehatan menemukan pelaporan kasus kematian yang dilakukan daerah tidak bersifat realtime dan merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya.

NAR adalah sistem big data untuk pencatatan laboratorium dalam penanganan Covid-19 yang dikelola oleh Kemenkes.

Dia mencontohkan, laporan kasus Covid-19 pada 10 Agustus 2021. Dari 2.048 kematian yang dilaporkan, sebagian besar bukanlah angka kematian pada tanggal tersebut, tapi pada sepekan sebelumnya. Bahkan 10,7% di antaranya berasal dari kasus pasien positif yang sudah tercatat di NAR lebih dari 21 hari tapi baru terkonfirmasi dan dilaporkan bahwa pasien telah meninggal.

Contoh lainnya adalah Kota Bekasi, Jawa Barat. Laporan per 10 Agustus 2021 menunjukkan, dari 397 angka kematian, 94% di antaranya bukan merupakan angka kematian pada hari tersebut.

Mayoritas angka itu rapelan angka kematian dari Juli sebanyak 57% serta Juni dan bulan sebelumnya sebanyak 37%. “6% sisanya merupakan rekapitulasi kematian di minggu pertama Agustus,” kata Panji.

Hal serupa terjadi juga Kalimantan Tengah. Sebanyak 61% dari 70 angka kematian yang dilaporkan pada 10 Agustus 2021 mengacu pada kasus aktif yang sudah lebih dari 21 hari, tapi baru diperbaharui statusnya. Lebih dari 50 ribu kasus aktif saat ini, menurut dia, merupakan kasus yang sudah lebih dari 21 hari tercatat, tapi belum dilakukan pembaruan.

2021-08-14 03:30:00

Source link

Siap-siap! RI akan Berdamai & Hidup Berdampingan dengan Covid – LAGIKEPO



LAGIKEPO |

Jakarta, CNBC Indonesia – Hidup bersama dengan wabah virus corona, penyebab penyakit Covid-19, tampaknya jadi pilihan banyak negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Pada awal-awal pandemi di Indonesia, bahkan jauh sebelum munculnya vaksin efektif untuk Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meramalkan soal kondisi hidup berdamai dengan virus ini.

“Ada kemungkinan (kasus) masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan,” kata Jokowi, dalam siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Kamis (7/5/2020) silam.

Jokowi mengatakan hal ini tiga bulan setelah munculnya kasus terkonfirmasi pertama Covid-19 di Indonesia. Saat itu Jokowi sempat meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang sudah diatur dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).




Foto: Ilustrasi hidup bersama dengan Covid-19 (CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto)

Namun akibat kasus yang fluktuatif, Pemerintah memunculkan wacana New Normal, yang juga berkembang di banyak negara. Inilah cikal bakal munculnya rencana hidup berdampingan dengan virus SARS-CoV-2.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pilihan kembali hidup bersama dengan corona merupakan salah satu arahan Presiden Jokowi terbaru terkait penanganan Covid-19. Ini memberi sinyal bahwa era ‘New Normal’ baru kembali diterapkan.

“Bapak presiden memberikan arahan bahwa ke depannya bahwa mungkin besar bahwa virus ini akan hidup cukup lama bersama kita. Jadi arahan bapak presiden kita harus memiliki roadmap bagaimana ke depannya kalau virus ini hilangnya membutuhkan waktu sampai tahunan,” kata Budi Gunadi dalam taklimat media awal pekan ini, seperti dikutip Sabtu (14/8/2021).

“Bagaimana protokol kesehatan yang kita miliki bisa tetap menjaga kita untuk tetap hidup normal menjalankan aktivitas ekonomi tapi dengan kondisi yang lebih aman,” lanjutnya.

Budi Gunadi mengatakan jika Kemenkes akan mengatur enam aktivitas utama secara digital disertai penerapan protokol kesehatan. Keenam sektor itu adalah perdagangan, kantor dan kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan dan pendidikan.

Sementara Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada kemungkinan penggunaan masker akan dilakukan bertahun-tahun ke depan.

“Karena mungkin kita akan hidup bertahun-tahun ke depan dengan masker ini. Karena ini salah satu alat di samping vaksin untuk mencegah penularan varian delta,” kata Luhut dalam taklimat media.

Meski begitu, Luhut mengklaim kepatuhan masyarakat menggunakan masker terus meningkat. “Kepatuhan mengenai penggunaan masker telah mencapai 82%, meningkat 5% dibandingkan bulan Februari dan Maret. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah,” katanya.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito menegaskan bahwa saat ini negara lain serta organisasi seperti WHO tengah menyiapkan panduan bagaimana hidup bersama Covid-19.

Dia berujar, sebagaimana arahan presiden bahwa saat ini bersiap dengan situasi, Covid-19 akan hidup bersama masyarakat dalam waktu tak sebentar.

“Tak hanya RI hadapi ini. Negara lain dan organisasi seperti World Bank dan WHO menyiapkan panduan sisi kesehatan dan ekonomi. Pemerintah akan memantau kondisi demi mengambil kebijakan yang tepat, baik kesehatan pemulihan ekonomi,” kata Wiku di Jakarta, Selasa (10/8/2021).

Menurut dia, upaya terbaik adalah bagaimana menjalani dinamika yang ada. Selain itu memaksimalkan upaya pengendalian untuk melakukan proteksi secara maksimal.

Indonesia merupakan negara dengan kasus infeksi Covid-19 terbanyak di Asia Tenggara. Data Worldometers per Sabtu (14/8/2021) mencatat RI memiliki total 3.804.943 kasus infeksi, naik 30.788 orang, dan 115.096 kematian sejauh ini.

[Gambas:Video CNBC]

(roy/roy)



2021-08-14 01:15:00

Source link