suasana-jamnas-73

Sejarah Singkat Kepramukaan Di Indonesia

Diposting pada
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam PRAMUKA!!!
Oke sobat pramuka semuanya pada artikel sebelumnya kita sudah membahas tentang Sejarah Singkat Pramuka Dunia , kini kita akan membahas perihal sejarah kepramukaan di INDONESIA, eksklusif aja yuk!
Sejarah Singkat Kepramukaan Di Indonesia
Sejarah kepramukaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan sejarah usaha kemerdekaan bangsa Indonesia. Gagasan Baden Powell yang membentuk kepramukaan dengan cepat menyebar ke banyak sekali negara, termasuk Belanda. Di negara Belanda kepramukaan disebut sebagai Padvinder. Di negara jajahannya, termasuk Indonesia, Belanda mendirikan organisasi Kepramukaan. Di Indonesia dikenal dengan istilah NIPV (Netherland Indische Padvinder Vereniging; Persatuan Pandu-Pandu Belanda). Organisasi ini dikhususkan bagi belum dewasa Belanda. 
Oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia dibuat organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk insan Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Karenanya lalu muncul organisasi-organisasi kepramukaan pribumi yang kala itu jumlahnya mencapai lebih dari seratus organisasi. Organisasi itu semisal; JPO (Javananse Padvinders Organizatie); JPP  (Jong Java Padvinderij), SIAP (Sarekat Islam Afdeling Padvinderij); HW (Hisbul Wathon) dll. 
Sejarah terus berlanjut. Melihat maraknya organisasi kepramukaan milik pribumi yang bermunculan, Belanda akibatnya menciptakan peraturan untuk melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda memakai istilah Padvinder. Karena itu lalu KH. Agus Salim memakai istilah “Pandu” dan “Kepanduan”. 
Sejak tahun 1930 timbul kesadaran dari tokoh-tokoh Indonesia untuk mempersatukan organisasi kepramukaan. Maka terbentuklah KBI (Kepanduan Republik Indonesia). KBI merupakan adonan dari organisasi kepanduan menyerupai IPO, PK (Pandu Kesultanan), PPS (Pandu Pemuda Sumatra). 
Dan pada tahun 1931 terbentuk PAPI (Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia), lalu diubah menjadi BPPKI (Badan Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia) pada tahun 1938. 
Pada waktu pendudukan Jepang, kepanduan di Indonesia dihentikan sehingga tokoh Pandu banyak yang masuk Keibondan, Seinendan dan PETA. 
Setelah masa kemerdekaan dibentuklah organisasi kepanduan yang bersifat nasional  yaitu Pandu Rakyat Indonesia yang dideklarasikan di Solo pada tanggal 28 Desember 1945. Pandu Rakyat Indonesia menjadi satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia ketika itu. 
Namun pada masa leberalisme, kembali bermunculan banyak sekali organisasi kepanduan seperti; HW, SIAP, Pandu Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Ansor, KBI dll yang jumlahnya mencapai seratusan lebih. Sebagian organisasi tersebut terhimpun dalam tiga federasi yaitu; IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia, berdiri tanggal 13 September 1951), POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, berdiri tahun 1954) dan PKPI (Persatuan Kepanduan Putri Indonesia). 

Pada 1953 IPINDO berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. Pada tanggal 10-20 Agustus 1955 IPINDO juga berhasil menyelenggarakan Jambore Nasional I di Pasar Minggu Jakarta. Sedangkan POPPINDO dan PKPI pernah bahu-membahu  menyambut singgahnya Lady Baden Powell (istri Baden Powell) ke Indonesia, dalam perjalanan ke Australia. Pada tahun 1959, PKPI mengadakan perkemahan besar untuk pramuka putri yang disebut “Desa Semanggi” di Ciputat. Pada tahun ini juga IPINDO mengirimkan kontingen ke Jambore Dunia di MT. Makiling Filipina.  
Menyadari kelemahan yang ada, ketiga federasi tersebut akibatnya meleburkan diri menjadi PERKINDO (Persatuan Kepanduan  Indonesia). Namun ternyata Perkindo sendiri kurang solid sehingga  coba  dimanfaatkan oleh pihak komunis biar menjadi gerakan Pionir Muda menyerupai di negara komunis lainnya. 
Mulai tahun 1960-an, banyak sekali pihak termasuk pemerintah dan MPRS melaksanakan banyak sekali upaya untuk melaksanakan penertiban organisasi kepanduan termasuk upaya untuk mendirikan Gerakan Pramuka. 
Pada hari Kamis malam tanggal 9 Maret 1961 Presiden mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan kegiatan pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. 
Presiden juga menunjuk Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Peristiwa ini lalu disebut sebagai HARI TUNAS GERAKAN PRAMUKA 
Panitia inilah yang lalu mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 perihal Gerakan Pramuka. Kepres ini tetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi belum dewasa dan perjaka Indonesia. Peristiwa ini lalu disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN KERJA. 
Kepres Nomor 238 Tahun 1961 ini ditandatangi oleh Perdana Menteri Ir. Juanda sebagai Pejabat Presiden Karena Presiden RI, Ir. Soekarno ketika itu sedang berkunjung ke Jepang. 
Pada tanggal 30 Juli 1961,  bertempat di Istora Senayan (Sekarang Stadiun Gelora Bung Karno), tokoh-tokoh organisasi kepanduan di Indonesia yang menyatakan dengan nrimo meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Peristiwa ini lalu disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA.

Presiden Ir. Soekarno meyerahkan panji Kepramukaan
Pada tanggal 14 Agustus 1961, dilakukan Pelantikan Mapinas (Majlis Pimpinan Nasional), Kwarnas dan Kwarnari di Istana Negara, dilanjutkan penganugerahan Panji-panji Kepramukaan dan defile Pramuka untuk memperkenalkan Pramuka kepada masyarakat yang diikuti  oleh sekitar 10.000 Pramuka. Peristiwa ini lalu disebut sebagai HARI PRAMUKA yang diperingati sampai sekarang. 
Mapinas ketika itu diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno (Presiden RI)  dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen Tentara Nasional Indonesia Dr.A. Aziz Saleh. Sementara Kwarnas, diketuai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan  Brigjen Tentara Nasional Indonesia Dr.A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari

Sumber : Pramukaria.blogspot.com