Rangkuman Bahan Perihal Otonomi Kawasan

Diposting pada
  1. Otonomi (dari bahasa Yunani, auto = sendiri, nomos = perundangan) artinya perundangan sendiri.
  2. Daerah otonom (daerah) ialah kesatuan masyarakat aturan yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Otonomi tempat ialah hak, wewenang dan kewajiban tempat otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah memakai asas desentralisasi, dekonsentrasi dan kiprah pembantuan. Sedangkan dalam pemerintahan daerah, pemerintah tempat memakai asas otonomi dan kiprah pembantuan.
  5. Desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada tempat otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
  7. Tugas pembantuan (medebewind) ialah penugasan untuk melakukan kiprah tertentu dari: Pemerintah kepada tempat dan/atau desa; Pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa;Pemerintah kabupaten/kota kepada desa.
  8. Tujuan pembentukan otonomi tempat untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitasnya, meningkatkan kiprah serta masyarakat, membuatkan kiprah dan fungsi DPRD serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Otonomi tempat sanggup dilaksanakan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bernegara.
  9. Prinsip-prinsip otonomi daerah: Prinsip otonomi yang seluas-luasnya ialah tempat berwenang mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan Undang-undang; Prinsip otonomi faktual ialah bahwa untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan kiprah wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah; Prinsip otonomi bertanggung jawab ialah penyelenggaraan otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.
  10. Kebijakan publik ialah tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibentuk oleh pemerintah dan melibatkan partisipasi masyarakat.
  11. James E. Anderson dalam Public Policy Making memutuskan lima hal yang dikategorikan sebagai kebijakan publik yaitu: Kebijakan substantif/prosedur; Kebijakan-kebijakan distributif, redistributif, regulator, self regulator; Kebijakan material dan simbolik; Kebijakan barang-barang kolektif dan pribadi; Kebijakan liberal dan konservatif.
  12. Bentuk partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di tempat mencakup kegiatan: Proses pengambilan keputusan-Memperbaiki kualitas kebijakan publik-Memahami proses pembuatan kebijakan publik-Menemukan dan merumuskan secara benar permasalahan kebijakan-Menyampaikan permasalahan kebijakan publik kepada pembuat kebijakan.
  13. Proses perumusan kebijakan publik oleh para pembuat kebijakan melalui langkah-langkah berikut, di antaranya:
  1. Mencari dan memilih identitas permasalahan secara benar.
  2. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan kebijakan.
  3. Memasukkan rumusan permasalahan kebijakan kedalam kegiatan pemerintah.
  4. Mengembangkan serangkaian tindakan untuk pemecahan masalah.
  5. Mengajukan tawaran kebijakan untuk memperoleh pengakuan dari forum legislatif.

Sumber : Dewi Aniaty, Aviani Santi, dan Baryono. 2019. Pendidikan Kewarganegaraan 3 Sekolah Menengah Pertama dan MTs Kelas IX. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.