Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega : Teori Piramida & Pengaturan Kiprah Pokok Antar Jenjang Dk

Diposting pada
PIRAMIDA & PIRAMIDA TERBALIK :
TEORI PROPORSI DAN PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KERJA PRAMUKA 
PENEGAK DAN PANDEGA

Pengantar 

Mengacu pada Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No.214 Tahun  2007 wacana Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega, disebutkan bahwa pembidangan dalam struktur organisasi Dewan Kerja terdiri dari
  •     Bidang Kajian Kepramukaan
  •     Bidang Kegiatan Kepramukaan
  •     Bidang Pengabdian Masyarakat
  •     Bidang Evaluasi dan Pengembangan
Keempat Bidang tersebut berlaku sama untuk semua tingkatan struktur organisasi Dewan Kerja dari mulai Dewan Kerja Nasional (DKN), Dewan Kerja Daerah (DKD), Dewan Kerja Cabang (DKC)  dan Dewan Kerja Ranting (DKR). Namun demikian meski mempunyai pembidangan yang sama namun proporsi kiprah dan wewenang antar jenjang  mempunyai perbedaan.

Teori Piramida dan Piramida Terbalik

Proporsi kiprah dan wewenang Dewan Kerja sanggup digambarkan dalam sebuah teori piramida dan piramida terbalik. Teori ini menggambarkan pembagian proporsi kiprah dan wewenang dewan kerja secara berjenjang  dan sekaligus membedakan beban dan cakupan kiprah antar tingkatan dewan kerja. Teori ini membagi 2 bab yaitu piramida terbalik (bidang biru dalam gambar di bawah ini) dan piramida (gambar coklat dalam gambar di bawah ini). Bidang biru menandakan proporssi kiprah sebagai forum kajian (perumus kebijakan pengembangan acara dan pembinaan). Bidang coklat menandakan proporsi kiprah forum layanan (pelaksana oprasionalis kiprah dan pembinaan).

Dari dua gambar di atas  tampak bahwa proporsi kiprah DKN lebih banyak pada aspek kajian dibandingkan aspek pelaksana kiprah acara operasional. Sebaliknya DKR harus lebih banyak kiprah acara operasionalnya daripada kiprah kajianya. DKD dan DKC hampir mempunyai kiprah yang seimbang antara kiprah kajian dan kiprah layanan/pelaksana.

DKN harus lebih banyak melaksanakan kerja-kerja kajian strategis yang outputnya sanggup dijadikan pedoman, panduan dan tumpuan pelatihan Dewan Kerja di bawahnya juga untuk pelatihan dan pengembangan T/D di Indonesia. Semakin DKN bisa merumuskan kebijakan strategis yang berdampak luas, sistematis, masif, suistanable dan siginifikan bagi peningkatan kualitas pelatihan T/D di seluruh Indonesa maka dianggap semakin sukses mengembang tugas. Oleh alasannya hal semacam itu maka kemampuan berfikir strategis, metodologis dan ilmiah harus menjadi kompetensi utama seorang anggota DKN. Bidang Kajian Kepramukaan dan Bidang Litbang yaitu ujung tombak DKN.
DKR sebaliknya harus bisa lebih banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional yang melibatkan T/D di Ambalan dan Racana diwilayahnya dengan mengacu pada panduan yang dikeluarkan oleh DKN. Semakin aktif DKR melaksanakan acara maka akan semakin berdampak mendalam bagi peningkatan kualita T/D. Bidang Giat Kepramukaan dan Giat Abdimas yaitu ujung tombak DKR.
DKD dan DKC mempunyai kiprah kajian dan layanan yang seimbang. DKD dan DKC harus bisa menjembatani dan menerjemahkan kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh DKN semoga sesuai dengan konteks lokal dan sanggup dilaksanakan oleh DKR, Dewan Ambalan dan Dewan Racana. Dalam proses penerjemahan itu sesekali DKD dan DKC melaksanakan sebuah prototype atau pola kegiatan.
Tentu semua pelaksanaan kiprah pokok dan fungsi di atas harus sepengetahuan Kwartir dan dibawah bimbingan orang dewasa. Hal itu lantaran sehebat apapun Dewan Kerja, ia tetaplah wadah pelatihan penerima didik untuk membuatkan diri di bawah bimbingan orang dewasa. Itulah indahnya Dewan Kerja. 

Penutup

Dewan Kerja mempunyai kedudukan yang strategis baik sebagai wadah pelatihan maupun sebagai wadah kaderisasi Gerakan Pramuka. Oleh alasannya itu pelatihan terhadap Dewan Kerja perlu dilakukan dengan serius dan mendalam semoga keberlangsungan kaderisasi Gerakan Pramuka tetap berjalan dengan baik. Tentu sebagai organisasi anak muda Dewan Kerja membutuhkan pelatihan yang akseleratif, dinamis, aspiratif dan sejalan dengan perkembangan zaman. 

Lihat entry/topik terkait

Sumber :

  • Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No.214 Tahun  2007 wacana Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega
  • Buku Rujukan KPDK Kwarda XII DIY, Yogyakarta, tahun 1988