Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega : Organisasi & Kekerabatan Kerja

Diposting pada

Struktur Organisasi

  • Di tingkat Kwartir Nasional dibuat Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Nasional yang disebut Dewan Kerja Nasional disingkat DKN.
  • Di tingkat Kwartir Daerah dibuat Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Daerah yang disebut Dewan Kerja Daerah disingkat DKD.
  • Di tingkat Kwartir Cabang dibuat Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Cabang yang disebut Dewan Kerja Cabang disingkat DKC.
  • Di tingkat Kwartir Ranting dibuat Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Ranting yang disebut Dewan Kerja Ranting disingkat DKR.

Masa Bakti

  • Masa bakti ialah kurun waktu berlangsungnya suatu kepengurusan Dewan Kerja dalam melaksanakan tugasnya.
  • Masa bakti Dewan Kerja sama dengan masa bakti Kwartirnya.
  • Selama belum terbentuk dan disahkannya Dewan Kerja yang gres oleh surat keputusan Kwartir sebagai hasil Musppanitera, maka pengurus Dewan Kerja usang tetap melaksanakan tugasnya. 

Wilayah Kerja

  • Wilayah Kerja ialah wilayah berlakunya kewenangan Dewan Kerja.
  • Wilayah Kerja Dewan Kerja sama dengan wilayah kerja Kwartirnya.

Hubungan Kerja

  • Hubungan Kerja ialah interaksi yang dilakukan oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan kiprah pokoknya.
  • Hubungan kerja dengan Kwartir :Bentuk relasi kerja Dewan Kerja dengan Kwartir dalam kedudukannya sebagai tubuh kelengkapan Kwartir ialah relasi koordinasi, konsultasi, dan informasi dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kiprah pokoknya.
  • Hubungan antar Dewan Kerja :(1) Hubungan antar Dewan Kerja yang berbeda jajaran ialah dari jajaran yang lebih tinggi ke bawah, berupa bimbingan, koordinasi, konsultasi dan informasi. Sedangkan relasi dari jajaran yang lebih bawah ke atas ialah koordinasi, konsultasi dan pelaporan. (2) Hubungan antar Dewan Kerja yang setingkat ialah relasi koordinasi, informasi dan kerjasama.
  • Hubungan dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka : (1) Dewan Kerja sanggup menyelenggarakan relasi kerjasama dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka. (2) Bentuk kerjasama dan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksa-naan kerjasama tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Kwartir.

Administrasi

  • Sebagai tubuh kelengkapan Kwartir, maka sistem adminsitrasi Dewan Kerja mengikuti sistem manajemen Kwartirnya.
  • Sistem manajemen internal Dewan Kerja diadakan guna menunjang aktifitas Dewan Kerja, meliputi: (1) Pengarsipan surat menyurat yang berkaitan dengan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. (2) Komunikasi dan informasi internal Dewan Kerja dengan Kwartirnya.

Keuangan

  • Keuangan diperoleh, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kerja dalam menjalankan fungsi dan kiprah pokoknya.
  • Sumber Keuangan: (1) Keuangan Dewan Kerja diperoleh dari: Kwartir, Iuran penerima kegiatan, Usaha dana Dewan Kerja.
  • Sumber dana yang berasal dari luar Kwartir, harus sepengetahuan Kwartir
  • Pengelolaan : (1) Dana yang dipakai untuk aktivitas Dewan Kerja dikelola oleh Dewan Kerja yang bersangkutan, sesuai sistem yang berlaku di Kwartirnya. (2) Dalam pengelolaan dana kegiatan, Dewan Kerja senantiasa melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kwartir.
  • Pertanggungjawaban pengelolaan dana disusun oleh Dewan Kerja dan disampaikan kepada Kwartir.
  • Hal-hal lain yang berkenaan dengan pendanaan aktivitas Dewan Kerja akan diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan sepengetahuan Kwartir.

Lihat entry/topik terkait

    Sumber :

    • Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No.214 Tahun  2007 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega
    • Buku Rujukan KPDK Kwarda XII DIY, Yogyakarta, tahun 1988