Pemerintah Prediksi Investasi Tumbuh 6% Tahun Ini, Efek PPKM Minim – Makro – lagikepo.com – LAGIKEPO



LAGIKEPO |

Pemerintah optimistis realisasi investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mampu tumbuh 4,7% hingga 6,1%. Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat dan PPKM Level 4 yang sudah dilaksanakan hampir dua bulan terakhir dipastikan tidak memberi dampak yang signifikan pada kinerja investasi.

“Aktivitas investasi diprediksi mampu terus terjaga di masa PPKM, khususnya aktivitas konstruksi bangunan  dengan protokol kesehatan yang memadai,” demikian tertulis dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2022 seperti dikutip Katadata, Rabu (18/8).

Pertumbuhan investasi tahun ini juga akan lebih tinggi dari rata-rata tahun 2017 hingga 2020 sebesar 3,1%, dengan distribusi rata-rata 32,6% terhadap nilai produk domestik bruto (PDB).

Jika outlook tahun ini benar-benar tercapai, maka pertumbuhannya sudah kembali ke level sebelum pandemi. Pertumbuhan investasi tahun 2019 sebesar 4,5% sementara tahun lalu terkontraksi 4,9%. Namun masih lebih rendah dari realisasi tahun 2018 sebesar 6,7% dan 2017 yang tumbuh 6,2%.

Realisasi investasi mayoritas ditopang oleh sub-komponen bangunan yang juga memiliki keterkaitan erat dengan sejumlah proyek infrastruktur. Kontribusi investasi di sektor bangunan diperkirakan mencapai lebih dari 70% terhadap realisasi investasi tahun ini.

Pemerintah mencatat, keberlanjutan aktivitas pembangunan fisik menjadi pendorong utama penguatan kinerja investasi tahun ini. Hal ini terlihat dari tingkat impor besi dan baja yang tumbuh positif sejak awal tahun. Badan Pusat Statistik mencatat, impor besi dan baja sepanjang Januari-Juni 2021 Rp 5.361,8 triliun, naik 51% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 3.546,6 triliun.

Sementara itu, investasi diprediksi akan tumbuh di kisaran 5,6% hingga 7% pada tahun depan. Peningkatan  kinerja investasi didorong oleh perbaikan daya tarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri alias foreign direct investment (FDI). 

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan, realisasi investasi pada paruh pertama tahun ini tercatat sebesar Rp 442,8 triliun, naik 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Capaian Rp 442,8 triliun ini 49,2% dari target yang mencapai Rp 900 triliun pada tahun ini. Harus kami akui di kuartal ketiga ini, pekerjaannya ekstra ketat karena ada dampak PPKM di Juli-Agustus,” Kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers virtual akhir bulan lalu.

Bahlil menyebut penanaman modal asing (PMA) menjadi pendorong pertumbuhan signifikan investasi sepanjang Januari hingga Juni 2021. Nilai PMA semester I 2021 sebesar Rp 228,5 triliun, mengalami kenaikan 16,8% dari tahun lalu.

Sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 214,3 triliun mengalami pertumbuhan 3,5%. Dengan demikian secara komposisi, PMA mengambil porsi 51,66% sedangkan PMDN sebesar 48,3%. Kondisi ini kata Bahlil berkebalikan dengan realisasi tahun lalu yang mana masih didominasi oleh PMDN.

Berdasarkan sektor usaha, realisasi investasi tersebar di sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran; industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya; transportasi, gudang dan telekomunikasi; listrik, gas dan air; serta industri makanan.

2021-08-18 03:30:00

Source link

Jadi Rebutan Setahun Lalu, Apa Kabar Uang Pecahan Rp 75 Ribu? – Makro – lagikepo.com – LAGIKEPO



LAGIKEPO |

Pada 17 Agustus 2020 atau tepat setahun lalu, Bank Indonesia mengeluarkan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI) berbentuk uang kertas pecahan nominal Rp 75 ribu. Uang tersebut menjadi rebutan masyarakat pada awal penerbitannya sampai BI harus membatasi penukaran. Lalu, setelah setahun berlalu, bagaimana nasib UPK 75 Tahun RI?

Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Hakim mengatakan BI sudah menutup penukaran UPK 75 Tahun RI untuk masyarakat sejak 21 Juni 2021. Jumlah UPK 75 Tahun RI yang sudah ditangan masyarakat mencapai 68 juta lembar. “Itu (90,7%) dari total 75 juta lembar yang dicetak,” tutur Marlison, kepada Katadata, akhir pekan lalu.

Saat pertama kali diedarkan, Bank Indonesia memberlakukan persyaratan ketat untuk menukar UPK 75 Tahun RI. Selain karena permintaan yang besar, wabah pandemi juga memaksa BI untuk mengurangi kerumuman. BI sempat menerapkan persyaratan satu KTP hanya berlaku untuk satu penukaran uang pecahan Rp 75 ribu.

Pemesanan juga dilakukan melalui aplikasi PINTAR dan calon penukar harus memilih lokasi penukaran dan tanggal penukaran yang dikehendaki. Tingginya permintaan membuat sejumlah oknum menjual mahal uang tersebut di platform online, sampai harganya melonjak jutaan rupiah. Namun, minat masyarakat akan kepemilikan UPK 75 RI kemudian menyusut tajam menjelang akhir tahun 2020. Pada akhir Maret, BI kemudian mempermudah sistem penukarannya dengan membolehkan satu KTP untuk penukaran 100 lembar UPK per hari.

 Marlison mengatakan minat masyarakat untuk memiliki uang pecahan Rp 75 ribu kembali melonjak selama Bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran Idul Fitri pada pertengahan Mei 2021. Banyak dari masyarakat yang ingin menukar uang tersebut dan menjadikannya sebagai hadiah kepada sanak famili di Hari Raya Idul Fitri. “Iya selama puasa dan lebaran lalu masyarakat meakikan penukaran UPK 75 RI besar banget.

Untuk salam tempel atau angpau,” ujar Marlison. Marlison menambahkan masyarakat memang lebih memilih untuk menjadikan uang UPK 75 RI daripada sebagai alat pembayaran. Padahal, uang Rp 75 ribu adalah alat pembayaran yang sah. “Masyarakat banyak menyimpan sebagai koleksi Mba,” tuturnya.

TRANSAKSI PENUKARAN UPK 75 MENINGKAT JELANG LEBARAN IDUL FITRI (ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/hp.)

 

Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Onny Widjanarko membenarkan jika masyarakat jarang menggunakan uang pecahan Rp 75 ribu sebagai alat bayar tetapi sebagai koleksi. “Legal untuk bayar. Jarang digunakan untuk membayar. Biasanya untuk koleksi,” kata Onny.

Kepada Katadata, sejumlah orang yang memiliki UPK 75 Tahun RI mengakui sayang membelanjakan uang pecahan Rp 75 ribu. Selain karena susah mendapatkannya, uang tersebut juga terlihat cantik sehingga pantas untuk disimpan. “Saya menukar dua buah dan sampai sekarang masih disimpan. Ini untuk kenanga-kenangan saja,” ujar Linda, kepada Katadata.

Saat meluncurkan uang nominal Rp 75 ribu, BI menjelaskan gambar dan ilustrasi yang dipakai dalam uang kertas tersebut memiliki sejumlah filosofi seperti “menyongsong masa depan gemilang anak-anak Indonesia” serta “pencapaian pembangunan Indonesia”.

Uang pecahan Rp 75 ribu adalah uang keluaran BI pertama yang menampilkan moda raya terpadu (MRT) Jakarta. Sementara itu, anak-anak Indonesia diwakilkan oleh beragam anak-anak dengan memakai baju tradisional. Sayangnya, salah satu gambar anak kecil tersebut menuai perdebatan karena dianggap memakai baju adat Cina padahal baju yang dia kenakan adalah baju adat Tidung, Kalimantan Utara.

2021-08-17 04:32:00

Source link

Belanja Pegawai Tahun Depan Rp 427 T, Bagaimana Nasib Gaji PNS? – Makro – lagikepo.com – LAGIKEPO



LAGIKEPO |

Presiden Joko Widodo tak menyinggung nasib kenaikan gaji PNS dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2022. Namun, pemerintah mengalokasikan belanja pegawai tahun depan naik dari alokasi APBN 2021 Rp 421,1 trilun menjadi Rp 426,76 triliun. 

“Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp770,4 triliun,” ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8). 

Jokowi hanya memaparkan anggaran masih akan difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang, angaran ini diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Sementara itu, belanja pegawai dalam RAPBN 2022 dipatok mencapai Rp 426,76 triliun dari outlook APBN 2021 yang hanya mencapai Rp 399,31 triliun atau APBN 2021 Rp 421 triliun. Outlook tahun ini lebih besar sekitar Rp 19 triliun dibandingkan 2020. 

Anggaran tersebut, antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L. Adapun kebijakan belanja pegawai pada tahun 2022 diarahkan untuk:

  1. Mendukung peningkatan profesionalisme, integritas, dan produktivitas pegawai dalam memberikan pelayanan publik.
  2. Pengendalian belanja dengan tetap mempertahankan daya beli dan konsumsi aparatur negara.
  3. Melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat.
  4. Peningkatan efisiensi belanja pegawai seiring dengan kebijakan digitalisasi.

 

 

Kenaikan gaji PNS terakhir kali dilakukan pemerintah pada 2019 sebesar 5%. Kenaikan gaji tersebut pada akhirnya direalisasikan mulai awal April 2019, tetapi kenaikan gaji pada Januari-Maret 2019 dibayar secara rapel. Namun dalam dua tahun terakhir, tak ada kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara. 

Berikut rincian gaji PNS berdasarkan golongan yang saat ini berlaku:

 

 

 

 

 

2021-08-16 06:21:00

Source link

Harga Tomat Naik 37%, Bank Indonesia: Inflasi Agustus Bakal ke 1,6% – LAGIKEPO

LAGIKEPO |

Bank Indonesia (BI) memperkirakan indeks harga konsumen (IHK) bulan ini akan kembali mengalami inflasi atau kenaikan sebesar 0,04% secara bulanan. Berdasarkan survei pemantauan harga pekan kedua Agustus 2021, inflasi tersebut dipicu kenaikan harga komoditas tomat, minyak goreng dan telur ayam ras.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono merincikan, perkiraan inflasi untuk Agustus 2021 sebesar 1,6% secara tahunan dan 0,85% secara year-to-date (ytd).

“Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu II Agustus 2021, perkembangan harga pada Agustus 2021 relatif terkendali dan diperkirakan inflasi sebesar 0,04% secara month-to-month,” kata Erwin dalam keterangan resminya, Jumat (13/8).

Komoditas pemicu utama inflasi IHK Agustus 2021 seperti tomat, minyak goreng dan telur ayam ras, masing-masing bakal menyumbang inflasi 0,02%. Mengutip data infopangan.jakarta, harga tomat dalam sebulan terakhir terus mengalami kenaikan. Harga tomat hari ini Rp 18.043 per kilogram (kg) atau naik 37% dibandingkan harga bulan lalu Rp 13.170 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng juga terus naik sekalipun lebih lambat. Harga minyak goreng hari ini menyentuh Rp 15.255 per kg atau naik 5% dari harga Rp 14.596 per kg bulan lalu. Selanjutnya, harga telur ayam ras juga mengalami kenaikan dari bulan lalu, namun mulai menunjukkan penurunan dalam dua minggu terakhir. Harga telur ayam ras tercatat Rp 24,362 per kg, mengalami kenaikan 3% dari harga Rp 23.628 bulan lalu.

Selain tiga komoditas tersebut, beberapa barang lainnya yang akan mengalami inflasi antara lain, bawang merah dan rokok kretek filter masing-masing sebesar 0,01%.

Sementara itu,  beberapa komoditas yang diramal mengalami deflasi antara lain cabai rawit sebesar 0,04%, dibandingkan bulan lalu yang menyumbang inflasi 0,03% terhadap kenaikan harga komponen makanan, minuman dan tembakau. Selanjutnya cabai merah deflasi 0,02%, daging ayam ras, kangkung, bayam, sawi hijau, kacang panjang, jeruk, emas perhiasan dan angkutan antar kota masing-masing deflasi sebesar 0,01%.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IHK mengalami inflasi 0,08% sepanjang Juli. Inflasi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau memberi andil paling besar yakni 0,04% dengan inflasi 0,15%.

“Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 90 kota, IHK terjadi inflasi 0,08%. Tingkat inflasi tahun kalender 0,81%, sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun 1,52%,” ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (2/8).

Berdasarkan kelompok pengeluaran mayoritas mengalami inflasi. Sedangkan transportasi mengalami deflasi 0,01%, disusul perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,07%. Adapun inflasi tertinggi terjadi pada kelompok kesehatan sebesar 0,24%, namun andilnya hanya 0,01% terhadap inflasi secara keseluruhan.

Sementara berdasarkan komponen pembentuknya, kenaikan tertinggi terjadi pada komponen harga bergejolak yang tercatat inflasi 0,14% secara bulanan. Indeksnya mengalami kenaikan dari deflasi cukup dalam 1,23% bulan sebelumnya.

Kenaikan juga terjadi pada komponen diatur pemerintah yang mencatat inflasi 0,01%, naik dari deflasi 0,21% bulan sebelumnya. Sementara komponen inti jadi satu-satunya yang melemah, inflasi Juli tercatat 0,07%, turun dari bulan sebelumnya inflasi 0,14%.

2021-08-13 14:16:00

Source link

Modal Asing Rp 5,5 Triliun Lepas dari Indonesia dalam Sepekan Terakhir – LAGIKEPO

LAGIKEPO |

Bank Indonesia mencatat Rp 5,49 triliun modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia sepanjang periode 9-13 Agustus 2021. Lepasnya modal asing tersebut seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah sepekan akibat menguatnya sinyal pengetatan moneter atau tapering off dari Bank Sentral AS alias The Fed, serta perpanjangan PPKM Level 1-4 di Tanah Air.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono merincikan, terdapat aksi jual dari investor asing di pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4,33 triliun. Sedangkan di pasar saham, modal asing tercatat keluar senilai Rp 1,16 triliun.

“Berdasarkan data settlement, sejak awal 2021, terdapat non-residen beli neto sebesar Rp 13,77 triliun,” kata Erwin dalam keterangan resminya, Jumat (13/8).

Sementara itu, tingkat premi risiko investasi atau credit default swap (CDS) Indonesia lima tahun pada pekan kedua Agustus menjadi 73,89 bps per 12 Agustus. Sedangkan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik ke level 6,33% seiring kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) 10 tahun secara terbatas ke level 1,36%.

Rupiah bergerak melemah dalam sepekan terakhir, setelah akhir Juli hingga awal Agustus berada di fase penguatan. Akhir pekan ini (13/8), rupiah ditutup melemah 0,24% ke level Rp 14.388 per dolar AS, dibandingakn penutupan pekan lalu yakni Rp 14.353 per dolar AS.

Gejolak pelemahan rupiah sepekan terakhir dipengaruhi sentimen eksternal. Wacana tapering off alias pengetatan stimulus The Fed semakin kencang. Hal itu didukung rilis sejumlah data ekonomi AS pekan ini yang mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi di Negeri Paman Sam.

Departemen Ketenagakerjaan AS beberapa hari lalu merilis data klaim pengangguran yang mengalami penurunan. Klaim pengangguran pekan kedua Agustus 2021 tercatat 375 ribu klaim. Angka tersebut menjadi yang terendah ketiga sejak akhir Maret 2020.

Sepekan sebelumnya, pemerintah AS juga merilis penambahan tenaga kerja baru sepanjang Juli yang juga menunjukkan perbaikan. Biro Statistik Departemen Ketenagakerjaan AS melaporkan, terdapat penambahan 943 ribu pekerja baru di sektor non-pertanian bulan lalu. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sejak Agustus 2020.

Selain dua data ketenagakerjaan tersebut, sentimen pemulihan juga diperkuat data perdagangan berupa indeks harga produsen (PPI) AS per Juli 2021 yang menguat melampaui ekspektasi ekonom. PPI bulan Juli tumbuh 7,8% secara tahunan, sekaligus rekor tertinggi dalam satu dekade.

Rilis data inflasi harga produsen tersebut seolah membalas laporan data perdagangan sehari sebelumnya, yakni inflasi harga konsumen AS yang tumbuh melambat. Indeks harga konsumen AS per Juli naik 0,5% secara bulanan, lebih lambat dibandingkan kenaikan pada bulan Juni 0,9%.

Wacana tapering off sempat tenggelam usai rilis data inflasi Juli yang melambat. Hal ini karena Gubernur The Fed Jerome Powell menyakinkan pasar bahwa inflasi hanya bersifat sementara dalam konferensi pers akhir bulan lalu. Namun, rilis data ketenagakerjaan dan inflasi harga produsen pekan ini membawa kembali wacana tapering off dan mempengaruhi pasar aset berisiko.

Pekan lalu Wakil Gubernur Fed Richard Clarida dan pejabat bank sentral lainnya sempat memberi sinyal akan menginjak pedal rem dan mengurangi intervensi pada pemulihan. Clarida mengisyaratkan bank sentral akan mengakhiri periode suku bunga rendah hanya sampai akhir tahun depan.

Langkah tapering off tersebut rencananya akan didahului dengan pengurangan pembelian obligasi pemerintah senilai US$ 120 miliar setiap bulannya. The Fed kemungkinan akan melakukannya mulai Oktober mendatang, dengan syarat data ekonomi terutama ketenagakerjaan hingga September masih melanjutkan perbaikan.

Sementara itu, dari dalam negeri, pelemahan rupiah turut dipengaruhi keputusan pemerintah yang kembali memperpanjang penerapan PPKM Level 1-4. Pemerintah awal pekan ini mengumumkan perpanjangan pengetatan mobilitas hingga 16 Agustus untuk wilayah Jawa dan Bali, serta perpanjangan sampai 23 Agustus untuk wilayah luar Jawa-Bali

2021-08-13 13:45:00

Source link