banner 728x250

8 Kriteria Nasional Pendidikan Berdasarkan Bsnp Lengkap Beserta Permen-Permenya

  • Share
banner 468x60

Standar Nasional Pendidikan adalah persyaratan minimal ihwal sistem pendidikan di seluruh wilayah aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan itu sendiri terdiri dari 8 poin yang mesti dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang ada di Indonesia:

8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan Menurut BSNP:

  1. Standar Kompetensi Lulusan
  2. Standar Isi
  3. Standar Proses
  4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
  5. Standar Sarana dan Prasarana
  6. Standar Pengelolaan
  7. Standar Pembiayaan Pendidikan
  8. Standar Penilaian Pendidikan

Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan adalah:

  • Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka merealisasikan pendidikan nasional yang berkualitas
  • Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin kualitas pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
  • Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terjadwal, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan setempat, nasional, dan global.

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai anutan evaluasi dalam menentukan kelulusan penerima bimbing.
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) tersebut mencakup tolok ukur kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, patokan kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan tolok ukur kompetensi lulusan sekurang-kurangnyamata pelajaran.

banner 336x280

Peraturan menteri yang berkaitan dengan  persyaratan kompetensi lulusan adalah:

  • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 23 Tahun 2006  memutuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  [Download Permendiknas No 23 Tahun 2006]
  • Permen Nomor 24 tahun 2006 – Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang patokan Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah. [Download Permendiknas No 24 Tahun 2006]
  • Update Permendikbud No 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan [Download.

2. Standar Isi

Standar Isi meliputi lingkup materi sekurang-kurangnyadan tingkat kompetensi sekurang-kurangnyauntuk meraih kompetensi lulusan sekurang-kurangnyapada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban mencar ilmu, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

Peraturan menteri yang berhubungan dengan  tolok ukur isi ialah:

  • Permen nomor 22 tahun 2006 ihwal Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah [Download Permediknas no 22 th 2006]
  • Permen nomor 24 tahun 2006 ihwal Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 wacana persyaratan Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah. [Download]
  • Nomor 14 Tahun 2007 Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C 
  • Permendikbud no 64 tahun 2013 perihal persyaratan isi, [Download premendikbud no 64th 2013]
  • Update terbaru Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi [Download]
Baca juga:  Tahlil Lengkap Nu

3. Standar Proses

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, mengasyikkan, menantang, memotivasi penerima didik untuk berpartisipasi aktif, serta menunjukkan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan kemajuan fisik serta psikologis penerima didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik menawarkan keteladanan.
Setiap satuan pendidikan melakukan penyusunan rencana proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Peraturan menteri yang berhubungan dengan  patokan proses yakni:

  • Permen Nomor 41 Tahun 2007 ihwal Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. [Download Permen No 41]
  • Permen Nomor 1 Tahun 2008 ihwal Standar Proses Pendidikan Khusus [Download]
  • Permen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C [Download]
  • Update Terbaru Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 wacana Standar Proses [Download]

4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi selaku biro pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas yaitu tingkat pendidikan sekurang-kurangnyayang mesti dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keterampilan yang relevan sesuai ketentuan perundang-usul yang berlaku. Kompetensi sebagai biro pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini mencakup:

  • Kompetensi pedagogik;
  • Kompetensi kepribadian;
  • Kompetensi profesional; dan
  • Kompetensi sosial.

Pendidik mencakup pendidik pada Taman Kanak-kanak/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, Sekolah Menengah kejuruan/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan.
Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola golongan berguru, pamong berguru, dan tenaga kebersihan.

Baca juga:  In House Pembinaan (Iht) Koreksi Lembar Jawab (Ljk) Siswa Dengan Ponsel Android Smp N 1 Kaliwungu

Peraturan menteri yang berkaitan dengan  standar pendidik dan tenaga kependidikan ialah:

  • Nomor 12 Tahun 2007 wacana Standar pengawas Sekolah/Madrasah [Download]
  • Nomor 13 tahun 2007 perihal Standar Kepala Sekolah/Madrasah [Download]
  • Nomor 16 Tahun 2007 wacana Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru [Download]
  • Nomor 24 Tahun 2008 perihal Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah [Download]
  • Nomor 25 Tahun 2008 wacana Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah [Download]
  • Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah [Download]
  • Nomor 27 Tahun 2008 ihwal Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor [Download]
  • Nomor 40 Tahun 2009 wacana Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan [Download]
  • Nomor 41 Tahun 2009 wacana Standar Pembimbing Pada Kursus & Pelatihan [Download]
  • Nomor 43 Tahun 2009 wacana Standar Tenaga Administrasi Program paket A , Paket B, dan Paket C [Download]
  • Nomor 42 Tahun 2009 perihal Standar Pengelola Kursus [Download]
  • Nomor 44 Tahun 2009 perihal Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C [Download]
  • Nomor 45 Tahun 2009 perihal standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan [Download]

5. Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib mempunyai sarana yang meliputi perabot, perlengkapan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar yang lain, materi habis pakai, serta peralatan lain yang diharapkan untuk menunjang proses pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan.
Setiap satuan pendidikan wajib mempunyai prasarana yang mencakup lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata perjuangan, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit bikinan, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, daerah berolahraga, daerah beribadah, daerah bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkesinambungan.

Peraturan menteri yang berhubungan dengan  patokan sarana dan prasarana yaitu:

  • Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/MI, Sekolah Menengah Pertama/MTs, dan SMA/MA [Download]
  • Nomor 33 Tahun 2008 Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB [Download]
  • Nomor 40 Tahun 2008 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah kejuruan/MAK [Download]

6. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu kriteria pengelolaan oleh satuan pendidikan, persyaratan pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan patokan pengelolaan oleh Pemerintah.

Baca juga:  Download Mmt/Spanduk/Backdrop Hut Ri 74 Tahun 2019 (Psd)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan adalah permen No 19 Tahun 2007 wacana Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah [Download permen No 19 Tahun 2007].

7. Standar Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan ongkos personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas mencakup biaya penyediaan fasilitas dan prasarana, pengembangan sumberdaya insan, dan modal kerja tetap.
Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi ongkos pendidikan yang harus dikeluarkan oleh akseptor didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara terorganisir dan berkelanjutan.
Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas mencakup:

  • Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala pinjaman yang menempel pada gaji,
  • Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
  • Biaya operasi pendidikan tak eksklusif berbentukdaya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, duit lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

Peraturan menteri yang berkaitan dengan standar pembiayaan pendidikan yaitu permen nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Sekolah Dasar/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Sekolah Menengan Atas/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (Sekolah Menengah kejuruan), SD Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) [Download permen nomor 69 Tahun 2009].

8. Standar Penilaian Pendidikan

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

  • Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
  • Penilaian hasil mencar ilmu oleh satuan pendidikan; dan
  • Penilaian hasil berguru oleh Pemerintah.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

  • Penilaian hasil mencar ilmu oleh pendidik; dan
  • Penilaian hasil berguru oleh satuan pendidikan tinggi.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas dikontrol oleh masing-masing sekolah tinggi tinggi sesuai peraturan perundang-ajakan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan [Download Permendiknas No 20 Tahun 2007], Update modern Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 perihal Standar Penilaian [Download]

Download PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sumber: BSNP – Standar Nasional Pendidikan , Wikipedia,

banner 336x280
banner 120x600
  • Share